Kedua, Komnas HAM meminta Jokowi-JK bisa menyelesaikan persoalan untuk melindungi hak-hak kaum minoritas. Hal ini menyangkut perlindungan kepada kelompok agama yaitu Ahmadiyah dan agama lainnya.
Rabu, 10 Desember 2014 13:53 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemerintahan Joko Widodo bisa menyelesaikan persoalan HAM. Harapan ini sesuai dengan komitmen Jokowi untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu yang didengung-dengungkan saat kampanye pemilihan presiden.
Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas, mengharapkan persoalan HAM yang terjadi dari masa lampau hingga saat ini bisa terselesaikan. Komnas HAM merekomendasikan kepada presiden Jokowi untuk bisa menuntaskan persoalan tersebut.
“Menyelesaikan permasalahan HAM masa lampau mulai dari kasus 65, Penembakan Misterius, Talang Sari, penghilangan orang secara paksa, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei serta Wasior Wamena,” kata Hafidz saat memberikan pidato di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Kedua, Komnas HAM meminta Jokowi-JK bisa menyelesaikan persoalan untuk melindungi hak-hak kaum minoritas. Hal ini menyangkut perlindungan kepada kelompok agama yaitu Ahmadiyah dan agama lainnya.
Ketiga, persoalan perlindungan hak asasi manusia terhadap konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan ini menyangkut konflik hutan dan kepentingan-kepentingan dari pihak luar.
Keempat, Jokowi-JK juga diminta untuk segera menyelesaikan persoalan buruh migran dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang berada di berbagai wilayah di dunia. Menurut Hafid, sebagai pahlawan devisa negara TKI tersebut sudah sepantasnya mendapat perlindungan yang lebih baik dengan perhatian pemerintah.
“Ada 92.000 TKI dan TKW yang tersangkut persoalan hukum. Selain itu ada 278 tersangkut hukuman mati,” jelas Hafidz.
Kelima, Komnas HAM juga meminta Jokowi-JK lebih memperhatikan kemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya. Komnas HAM yakin usaha tersebut bisa dilakukan pemerintahan baru dengan dikeluarkannya Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.
“Sekarang pendidikan kita sama dengan negara Ghana dan Botswana. Kami mencatat pendidikan kita belum 20 persen,” kata Hafidz.
Selain itu, Jokowi juga diminta untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Pinai, Papua.
