JAKARTA. Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Setara Institute meluncurkan hasil survei persepsi guna mengukur indeks kinerja HAM di Indonesia sepanjang tahun 2015. Menurut Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani kinerja HAM pada masa pemerintahan Jokowi – JK cenderung stagnan.
“Teknik pengumpulan data dalam survei ini menggunakan sistem angket atau kuesioner di sembilan belas provinsi dengan waktu survei 5 November hingga 5 Desember,” jelasnya di Bakoel Kopi, Rabu (9/12).
Dalam survei yang melibatkan 215 responden terdiri dari akademisi, peneliti, aktivis, serta tokoh masyarakat tersebut menyimpulkan pemerintah belum memberikan perhatian seimbang dalam pemajuan HAM pada semua sektor. Meskipun pada beberapa variabel hak ekonomi, sosial, budaya cenderung naik, tetapi pada variabel-variabel tertentu yang berhubungan dengan perlindungan hak sipil warga penurunannya signifikan.
Dari delapan variabel yang mengalami peningkatan yaitu variabel penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, perlindungan kebebasan beragama, berkeyakinan dan pemenuhan hak ekosob. Sedangkan variabel yang mengalami penurunan adalah kebebasan berekspresi dan berserikat, perlindungan warga negara, penghapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, dan kinerja Lembaga HAM.
Ismail Hasani menambahkan bahwa variabel perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan dari 2,24 pada 2014 menjadi 2,57 pada 2015 atau meningkat sebesar 0,33. Berdasarkan catatan Setara Institute ada 188 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 224 tindakan, yang menyebar di 25 provinsi. Sebagian besar terjadi di Jawa Barat dengan 41 kasus disusul oleh Aceh sebanyak 34 kasus dan Jawa Timur sebanyak 22 kasus.
“Dari segi peristiwa, kecenderungan meningkat. Tetapi dari sejumlah prakarsa dan langkah-langkah penanganan peristiwa cukup efektif,” ungkap Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos.
Selain dihadiri oleh Ketua Setara Institute Hendardi, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, dan Direktur Riset Ismail Hasani, hadir pula Romo Benny Susetyo dalam konfrensi pers yang juga digelar guna memaparkan evaluasi tahunan kondisi HAM di Indonesia. Evaluasi ini diharapkan menjadi acuan perbaikan kinerja pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang menjadi kewajiban generik negara.
Kontributor dan foto: Suherman
Editor: Talhah Lukman Ahmad
