Menurut Muhammad Subhi Azhari gerakan untuk mendirikan khilafah sudah muncul sebelum tahun 60-an dan kembali ramai beberapa tahun terakhir lewat Hizbut Tahrir yang menginginkan tegaknya khalifah.
JAKARTA – Puluhan hadirin yang terdiri dari mahasiswa dan perwakilan organisasi menghadiri diskusi publik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diskusi yang mengangkat tema Khilafah Ancaman Pancasila ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai organisasi Islam, diantaranya Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Dumas, Sekjen Ikatan Pelajar Muhamadiyah Banten (IPM) Luthfi, , Anick HT (Aktivis Jaringan Indonesia Tanpa Diskriminasi), dan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Namun, nama terakhir berhalangan hadir.
baca juga: [feed url=”http://warta-ahmadiyah.org/tag/jakarta/feed/” number=”3″]
Menurut Muhammad Subhi Azhari gerakan untuk mendirikan khilafah sudah muncul sebelum tahun 60-an dan kembali ramai beberapa tahun terakhir lewat Hizbut Tahrir yang menginginkan tegaknya khalifah.
“Kalau hanya kampanye menyampaikan khilafah dilegalkan. Karena itu termasuk ke dalam kebebasan ekspresi. Tapi jika dalam kampanyenya mendeskriditkan pemerintahan yang sah, itu sudah masuk pidana,” kecam peneliti Wahid Institute tersebut, Jumat (28/4).
Senada dengan Subhi, Sekejen IPM Banten, Luthfi menenkankan untuk tidak terlena dalam situasi tenang walau menurutnya ancaman pendirian khilafah tersebut tidak mungkin dapat mengoyahkan Pancasila.
Salah seorang peserta diskusi yang juga anggota HTI, Suwarji menyangkal isi pemaparan narasumber terkait organisasi yang diikutinya tersebut. Dia menuturkan jika HTI tidak keberatan dengan Pancasila, hanya saja sistem demokrasi yang harus diubah, karena tidak sesuai dengan ajaran musyawarah menurut Islam. Diskusi ini sendiri diikuti sekitar 50 peserta.
Kontributor : Mubarak Mushlikhuddin
Editor : Talhah Lukman Ahmad
