LAPORAN yang berjudul Indonesia: Pluralism in Peril – The rise of religious intolerance intolerance across the archipelago itu menekankan bahwa masalah intoleransi beragama “tidak lagi terbatas pada wilayah Jawa Barat dan Aceh yang dikenal sangat konservatif, juga tidak terbatas pada umat Kristen dan Ahmadiyah. Kini Muslim Syiah, Muslim Sufi, Khonghucu, Buddha, Hindu, Baha’i, Yahudi, dan penghayat kepercayaan pribumi serta ateis, semuanya di bawah serangan.”
LONDON, SATUHARAPAN.COM – Laporan yang dirilis Christian Solidarity Worldwide (CSW) mengidentifikasi bahwa pemerintah, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, “tidak hanya bersalah karena kelalaiannya, tetapi juga karena secara nyata dan proaktif terlibat dalam kasus intoleransi.”
CSW secara khusus telah menyoroti peningkatan kasus intoleransi beragama di Indonesia dan melaporkannya pada Member of the European Parliament (MEP), demikian yang dilaporkan dalam siaran pers, Selasa (4/3).
Laporan yang berjudul Indonesia: Pluralism in Peril – The rise of religious intolerance across the archipelago itu menekankan bahwa masalah intoleransi beragama “tidak lagi terbatas pada wilayah Jawa Barat dan Aceh yang dikenal sangat konservatif, juga tidak terbatas pada umat Kristen dan Ahmadiyah. Kini Muslim Syiah, Muslim Sufi, Khonghucu, Buddha, Hindu, Baha’i, Yahudi, dan penghayat kepercayaan pribumi serta ateis, semuanya di bawah serangan.”
Beberapa faktor yang menyulut aksi intoleransi di antaranya adalah kelambanan pemerintah dan bahkan ada pula yang justru karena keterlibatan pemerintah pada aras lokal, provinsi, dan nasional dalam aksi intoleransi.
Presiden Yudhoyono telah membiarkan sejumlah aksi intoleransi, bahkan terlibat di dalamnya dengan memberikan sejumlah pernyataan yang menyulut intoleransi dan menerapkan hukum yang mendiskriminasi kelompok agama minoritas.
Kegagalan dalam menegakkan supremasi hukum dan membawa para pelaku ke pengadilan telah memberikan kontribusi pada budaya impunitas. Hal tersebut juga meningkatkan suatu tren baru yang sangat mengganggu, yaitu upaya untuk mengkriminalisasi para korban. Para korban justru ditahan karena tindak kekerasan yang mereka alami, yang dilakukan para ekstremis.
Pekan ini, seorang delegasi lintasiman Indonesia bersama tim CSW akan memberikan pemaparan singkat pada MEP dan European Commission.
Rafiq Hayat, Presiden Komunitas Muslim Ahmadiyah di Inggris mengatakan, “Saya mengapresiasi laporan ini dan berharap rekomendasi yang diberikan dapat dilaksanakan. Indonesia memiliki pluralisme yang kuat dan inilah doa kita bahwa ini menjadi kebebasan beragama yang sesungguhnya bagi Muslim Ahmadiyah, Muslim Syiah, Kristen, dan tentu untuk semua masyarakat Indonesia.”
Ketua Tim Asia Timur CSW yang juga merupakan penulis laporan, Benedict Rogers mengatakan kunjungan kali ini adalah kunjungan yang signifikan di waktu yang signifikan pula karena Indonesia tengah mempersiapkan pemilihan umum.
Rogers mengatakan, “kami berharap pesan dan laporan kami ini akan didengarkan oleh para pembuat kebijakan di Indonesia dan Uni Eropa juga komunitas internasional yang lebih luas.”
“Dan ada tindakan yang akan segera diambil untuk memperkuat, melindungi, meneruskan serta mengangkat tradisi pluralisme Indonesia bagi semua dan mengakhiri intoleransi beragama sebelum terlalu terlambat,” pungkas Rogers. (PR)
Penulis: Equivalent Pangasi; Editor: Bayu Probo
