Pontianak – Dalam rangka memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak, komunitas Suar Asa Khatulistiwa (SAKA) menggelar acara ngobrol santai.
Agendanya mengangkat tema Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Generasi III 2025–2029.
Kegiatan ini berlangsung di Pontianak dengan menghadirkan berbagai tokoh inspiratif dari kalangan pemerintah maupun pegiat sosial.
Baca juga: Warga Ahmadiyah Tanjung Medan Meriahkan HUT RI dengan Aneka Perlombaan
Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Herkulana Mekarryani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Barat,.
Kemudian Devi Mulianti dari Kesbangpol Kalbar, serta Sri Wartati yang merupakan Ketua Pengurus Harian Yayasan SAKA Pontianak sekaligus pegiat pendidikan.
Mereka membahas secara mendalam isu-isu yang masih dihadapi perempuan dan anak dalam konflik sosial, serta menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak demi terciptanya masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera.
Baca juga: Lajnah Imaillah Kemang Rabtah ke Ponpes Hidayatul Muqorrobin, Serahkan Bibit Pohon Durian
Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Pontianak, Mln. Jahid A. Muztahidin, turut hadir dalam forum ini.
Dalam sesi tanya jawab, dirinya menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Kesbangpol pusat dan daerah, khususnya menyangkut legalitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang diakui di Indonesia.
Menurut Mln. Jahid hal tersebut dianggap penting agar tidak terjadi perbedaan informasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
Baca juga: JAI Gondrong Semarakan Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia Lewat Upacara Bendera
Sebagai penutup acara, pihak panitia memberikan amanah kepada Mubaligh Ahmadiyah untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Dr. Herkulana Mekarryani.
Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi atas dedikasinya dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Kalimantan Barat.
Ngobrol santai ini bukan hanya sekadar diskusi, melainkan juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, pegiat perdamaian, dan masyarakat sipil.
Kontributor: Sajid Ahmad S
Editor: Talhah Lukman A
