JAKARTA – Tiga hari pasca pemindahan paksa anggotanya di Kabupaten Bangka, Jamaah Ahmadiyah Indonesia menggelar konferensi pers, Senin (8/2) di Hotel Lynt, Jakarta Pusat.
Juru Bicara Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana memaparkan kronologis serta perkembangan terkini seputar insiden pemindahan paksa warga Ahmadiyah Bangka.
“Belum ada kejelasan pernyataan dari Bupati maupun Pemkab Bangka pasca ultimatum yang diterima JAI walaupun di media beredar kabar Kemendagri telah mencabut surat edaran Bupati terkait pengusiran,” jelasnya di hadapan awak media.
Ia juga menyesalkan pemerintah daerah yang belum mengeluarkan KTP untuk warga Ahmadiyah Bangka. Selain menyoroti kasus Bangka, Yendra juga memaparkan kondisi serupa yang dialami Warga Ahmadiyah di daerah lain seperti Manislor dan Lombok.
“Sudah sembilan tahun Ahmadi di Lombok berada di pengungsian. Di Manislor ribuan warga Ahmadiyah sampai sekarang belum menerima E-KTP dan kesulitan mendapat buku catatan pernikahan sehingga terpaksa harus menikah di daerah lain,” tambahnya.
baca juga: [feed url=”http://warta-ahmadiyah.org/tag/bangka/feed” number=”3″]
Gus Mis : Indonesia Darurat Intoleransi
Dalam kesempatan yang sama, tokoh muda NU, Zuhairi Misrawi mendesak pemerintah memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas. Ia juga meminta negara untuk tidak toleran kepada kelompok-kelompok intoleran.
“Kita sedang menghadapi darurat intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Ketika pemerintah tidak melindungi warganya, maka yang akan menjadi korban adalah kelompok-kelompok minoritas,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Mis tersebut.
Sementara itu Direktur Imparsial, Al Araf mengecam peran Dandim sebagai perwakilan FKUB dalam kasus JAI Bangka. Dengan tegas ia mengatakan tentara tidak boleh ikut campur dalam urusan keamanan dalam negeri karena hal tersebut merupakan wewenang kepolisian. Al Araf juga meminta Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tindakan tegas kepada warga yang melakukan ancaman kepada sesama warga negara.
Jamaah Ahmadiyah dan sejumlah tokoh yang hadir dalam konferensi pers tersebut berharap Presiden Jokowi mengimplementasikan Nawa Cita yang digagasnya dan memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang keyakinannnya.
baca juga: [feed url=”http://warta-ahmadiyah.org/tag/intoleransi/feed” number=”3″]
Kontributor : Lisnawati Ahmad
Editor : Talhah Lukman Ahmad
Fotografer : Mirza Basyir A.
