By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Warta Ahmadiyah
Youtube
  • Beranda
  • Berita
    • Mancanegara
    • Nasional
    • Daerah
  • Organisasi
    • Ansharullah
    • Khuddam
    • Lajnah Imaillah
  • Kebangsaan
  • Keislaman
  • Sosial
  • Rabthah
  • Opini
  • Siaran Pers
Font ResizerAa
Warta AhmadiyahWarta Ahmadiyah
Pencarian
Follow US
  • Berita
  • Organisasi
  • Kebangsaan
  • Keislaman
  • Sosial
  • Rabthah
  • Opini
  • Siaran Pers
© WartaAhmadiyah
Nasional

Ombudsman: Pelayanan publik pengungsi Ahmadiyah harus dipenuhi

Last updated: 29 September 2015 15:21
By Redaksi 250 Views
Share
SHARE

Menurut Asisten Senior Ombudsman, Dominikus Dallu, negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan keamanan bagi setiap warga negara termasuk Ahmadiyah.

Tribunnews.com » Nasional » Umum
Senin, 8 Desember 2014 12:33 WIB
Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Persoalan pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Satu di antaranya persoalan pelanggaran agama yang dialami komunitas jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat.

Tepat Februari 2015, pengungsi jemaat Ahmadiyah telah berada di lokasi pengungsian selama sembilan tahun. Pengungsi ini terbagi di dua titik yaitu di Gedung Transito Mataram dan bekas Rumah Sakit Praya Lombok Tengah.

Menurut Asisten Senior Ombudsman, Dominikus Dallu, negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan keamanan bagi setiap warga negara termasuk Ahmadiyah.

“Dari sisi pelayanan publik, Ombudsman memastikan kehidupan warga negara yang layak kalau tidak ada pelayanan kami akan campur tangan,” kata Domunikus saat peluncuran laporan tim gabungan advokasi untuk pemulihan hak-hak pengungsi Ahmadiyah di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (8/12/3014).

Menurutnya, pengungsi Ahmadiyah di NTB harus menerima hak dalam pelayanan publik. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan administrasi pendidikan, sketerangan catatan kepolisian, akte kelahiran, serta program pemerintah yang meluncurkan kartu sakti.

“Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka belum didapatkan sebelum pemilihan legislatif. KTP mereka baru diurus kalau ada kehendak politik. Kami bersama, tentunya ingin memastikan hal-hal itu tidak terjadi lagi,” jelas Dominikus.

#Ombudsman #Ahmadiyah

You Might Also Like

Peringati Kemerdekaan, Camat Tambun Selatan Ajak Warganya Teladani Para Pahlawan

Menko PMK Apresiasi Festival Toleransi 2024, Tunjukkan Semangat Persatuan Indonesia

Manfaatkan CFD, Lajnah Imaillah Manislor Buka Stand Buku Ramadan

GEO TV Pakistan memberikan klarifikasi dan meminta maaf tentang tayangan anti-ahmadiyah

Adakan Pekan Olahraga Jamiah Ahmadiyah, Prinsipal: Semoga Terhibur

TAGGED:ahmadiyahkebebasan beragamaPengungsi Ahmadiyah
By Redaksi
Follow:
MEDIA INFORMASI JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
Previous Article 3 hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait isu Perempuan
Next Article Komnas Perempuan: Konflik agama rentan kekerasan gender
Leave a Comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Might Also Like

Nasional

Acara Pelepasan, Belasan Mubalig Baru Segera Diberangkatkan ke Tempat Tugas

Redaksi 3 Min Read
Nasional

Lajnah Imaillah Medan Tanam Cabai Bersama Seluruh Penggerak PKK

Redaksi 2 Min Read
BeritaNasional

Melangkah 90 Tahun, Perempuan Ahmadiyah Indonesia Luncurkan Buku Sejarah

Sofia Farzanah 5 Min Read
Previous Next
Warta Ahmadiyah

Warta Ahmadiyah merupakan sumber resmi Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang menyajikan ragam informasi seputar kegiatan dan pandangan Ahmadiyah mengenai berbagai hal.

Kategori

  • Berita
  • Organisasi
  • Kebangsaan
  • Keislaman
  • Sosial
  • Rabthah
  • Opini
  • Siaran Pers

Informasi

  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Kirim Berita

Copyright 2016 – 2023 @wartaahamdiyah.org All rights reserved

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?