Jakarta- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indonesia telah mencatat bahwa selama tahun 2022 terdapat 280 miliar anomali di ruang digital Indonesia, yang berarti hampir 1 miliar anomali terjadi setiap harinya.
Meskipun anomali tersebut tidak semuanya berupa malware atau ransomware, data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tugas yang berat dalam melindungi informasi dari disrupsi.
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, mengungkapkan enam strategi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi disrupsi informasi menjelang Pemilihan Umum 2024.
“Strategi pertama adalah memperluas aksi publik antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam menerima,” kata Andi Wijajanto saat menjadi pembicara utama dalam acara Menangkal Disinformasi Informasi di Tahun Politik yang diselenggarakan The Asia Foundation, Lembaga Ketahanan Nasional dan Katadata di Jakarta, Kamis 4 Mei 2023.
“Strategi kedua adalah meningkatkan kemampuan negara untuk bertindak seperti membentuk tim yang bertugas memantau penyebaran informasi serta mampu merespons cepat berbagai misinformasi dan disinformasi yang tersebar di berbagai platform. Sedangkan strategi ketiga adalah melakukan operasi langsung terhadap pelaku disinformasi,” lanjut Andi Wijajanto.
Andi Wijajanto menambahkan bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh Lemhannas untuk mengatasi disrupsi informasi adalah menerapkan transformasi informasi pemilu.
Dalam transformasi ini, KPU, Parpol, dan kandidat diharuskan secara rutin merilis aktivitasnya untuk meminimalkan kemungkinan pihak-pihak tertentu memanfaatkan misinformasi dan disinformasi untuk memanipulasi publik.
“Strategi kelima yaitu melakukan kolaborasi lintas lembaga contohnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen untuk memverifikasi misinformasi dan disinformasi yang tersebar di masyarakat dan strategi terakhir adalah melakukan kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral, untuk memitigasi disrupsi informasi yang bersifat lintas negara,” jelas Andi Wijajanto.
Acara ini bentuk dukungan yang diberikan oleh The Asia Foundation kepada pemerintah dalam upaya melawan disinformasi, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024.
Menghadirkan pembicara, antara lain Hana Satriyo Country Representative dari The Asia Foundation, Arif Zulkifli dari Dewan Pers, Rike Diah Pitaloka dari DPR RI, Liona Lalolo Krina Perangin-angin dari Presidium Komite Litbang Mafindo, dan Reni Mayerni Deputi Bidang Pengkajian Strategis dari Lemhannas.
Menurut Reni Maryeni, berita hoaks yang mempengaruhi kehidupan masyarakat muncul karena indeks digital masyarakat di Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan persiapan dari kementerian terkait untuk mengatasi masalah ini.
“Indeks digital kita yang paling rendah. Kami melakukan kajian tentang arsitektur digital, mulai dari doktrin, organisasi, operasional, anggaran, kemudian SDM, memang banyak yang harus kita lakukan untuk arsitektur digitalnya. Sehingga persiapan-persiapan memang harus dilakukan oleh kementerian-kementerian yang terkait dengan ini,” kata Reni.
Sejalan dengan itu, Mubaligh Ahmadiyah DKI Mln. Hafizurrahman Danang sebut penting bagi seorang muslim memiliki sikap tabayyun saat menerima informasi. Ia menegaskan dan mengajak seluruh anggota Ahmadiyah untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di menjelang pemilihan umum 2024.
“Tentunya kita sebagai ahmadi ikut mensukseskan perhelatan 4 tahun sekali, sikap kita sebagai orang ahmadi ikut menyukseskan menjaga persatuan dan kesatuan,” katanya
“Sebagaimana kita seorang muslim, yang pertama jika mendapatkan informasi maka harus tabayyun atau crosscheck dahulu, kita harus positif thingking setiap informasi yang kita terima dalam artian selama tidak bersebrangan dengan kaidah baik berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang ada di negara kita maka tentunya kita terima,” ujar Mln. Hafizurrahman Danang.
Kontributor: Amatul Noor
